Pada tanggal 25 April 2019, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan tegas menerbitkan Peraturan Gubernur yang memberikan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada sejumlah kelompok masyarakat. Langkah berani ini menunjukkan komitmen Anies Baswedan dalam memberikan solusi konkret dan nyata bagi warga Jakarta. Melalui kebijakan ini, ia tidak hanya berfokus pada pembenahan di tingkat lokal, tetapi juga ingin menjadikan inovasinya sebagai teladan bagi seluruh negeri. Dalam pandangan ini, jika terpilih sebagai Presiden pada Pemilu 2024, kebijakan-kebijakan sukses dan inovatif semacam ini dapat dirasakan secara nasional.
Pergub No 42 Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Anies Baswedan memberikan pembebasan PBB kepada sejumlah kelompok yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini. Kelompok-kelompok ini termasuk guru, pensiunan ASN, pensiunan TNI/Polri, pahlawan kemerdekaan, dan mantan Presiden/Wakil Presiden. Adanya pembebasan PBB ini akan memberikan keringanan finansial yang signifikan bagi mereka yang berhak menerimanya. Untuk mengajukan pembebasan PBB, warga Jakarta hanya perlu mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Salah satu keistimewaan dari kebijakan ini adalah pembebasan PBB yang berlaku hingga 2 atau 3 generasi di bawahnya, tergantung pada kelompok penerima. Guru, pensiunan PNS, dan purnawirawan TNI/Polri dapat menikmati manfaat ini hingga 2 generasi di bawahnya. Sementara itu, pahlawan, penerima bintang tanda jasa dari presiden, dan kelompok lainnya dapat menikmati pembebasan PBB hingga 3 generasi di bawahnya. Dalam hal ini, kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada penerima tetapi juga kepada keturunan mereka yang akan merasakan beban finansial yang lebih ringan.
Dalam konteks nasional, kebijakan pembebasan PBB ini merupakan langkah inovatif yang patut diapresiasi. Anies Baswedan telah membuktikan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan progresif di tingkat lokal, khususnya di DKI Jakarta. Jika beliau terpilih sebagai Presiden, kebijakan semacam ini dapat diterapkan di seluruh Indonesia untuk memberikan kesejahteraan kepada berbagai kelompok yang berjasa dalam pembangunan bangsa ini.
Selain memberikan keringanan finansial kepada penerima, kebijakan ini juga memberikan apresiasi yang layak kepada kelompok-kelompok yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang. Guru dan tenaga pendidik, pahlawan kemerdekaan, veteran, dan mantan kepala negara berhak mendapatkan perlakuan istimewa yang menghormati dedikasi dan pengorbanan mereka.
Dalam menghadapi Pemilu 2024, kebijakan-kebijakan sukses dan inovatif yang telah dilakukan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta harus menjadi pertimbangan utama. Masyarakat perlu memberikan dukungan kepada pemimpin yang memiliki visi yang jelas, komitmen terhadap kepentingan rakyat, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah inovatif.
